ompunet

▶

▶ 477 ❤ 0 💬 0

Dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, terus menjadi perhatian. Setelah dugaan tindakan terhadap sejumlah santriwati yang diduga melibatkan pimpinan pondok mencuat lewat investigasi BBC Indonesia, muncul pula pengakuan dari alumni mengenai dugaan perbuatan serupa yang disebut dilakukan oleh seorang ustaz yang mengajar di pondok tersebut. Salah seorang alumni yang diwawancarai, sebut saja Bunga (nama samaran), mengaku kejadian serupa juga pernah menimpa dirinya dan dua orang temannya ketika masih menjadi santriwati. Menurut Bunga, dugaan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang ustaz yang mengajar di pondok sekaligus disebut pernah menjadi sopir pimpinan pondok. Bunga menceritakan, awalnya dirinya bersama dua santri lainnya diajak untuk mengikuti latihan silat. Mereka disebut mendapat iming-iming akan diikutsertakan dalam sebuah perlombaan. Karena menganggap ajakan tersebut berkaitan dengan kegiatan latihan, ketiganya kemudian mengikuti ajakan tersebut. Namun, menurut pengakuan Bunga, kegiatan yang mereka ikuti kemudian justru diduga berubah menjadi tindakan tidak senonoh. “Awalnya kami diajak latihan silat karena katanya akan dipersiapkan mengikuti lomba. Tapi ternyata bukan latihan silat seperti yang kami bayangkan,” ujar Bunga dalam keterangannya kepada Ompunet Media. Bunga mengaku terduga pelaku kemudian melakukan tindakan yang menurutnya tidak pantas dan menyentuh bagian sensitif tubuh para santri. Ia mengatakan pengalaman tersebut masih membekas hingga kini dan dirinya bersama teman-temannya disebut masih mengalami trauma Sumber ompunet.id

▶

▶ 2.6K ❤ 0 💬 0

Barisan Intelektual Muda Nusa Tenggara Barat (BIM NTB) resmi melaporkan dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) di UIN Mataram ke Ditreskrimsus Polda NTB, Jumat (9/10/2026). Laporan ini menyasar praktik cek kesehatan bagi mahasiswa baru (maba) di Klinik Pratama UIN Mataram yang memungut biaya Rp150.000 per orang. Ketua DPD BIM NTB, Yogi Setiawan, menilai penarikan biaya tersebut bersifat monopoli dan tidak memiliki dasar hukum. Selain tidak tercantum dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT), pembayaran diduga tidak disetor ke kas negara melalui mekanisme resmi SIMPONI Kemenkeu. "Pungutan Rp150.000 ini berlangsung sejak 2022 hingga 2026. Dengan estimasi 3.000 maba per tahun, total dana yang terkumpul mencapai Rp2,25 miliar tanpa ada laporan transparansi PNBP maupun audit," tegas Yogi. BIM NTB juga melampirkan bukti kwitansi manual yang dianggap cacat hukum karena tanpa stempel basah, tanpa kode billing negara, serta memiliki nomor seri ganda. Dalam laporannya, BIM NTB mendesak Polda NTB mendalami keterlibatan Rektor, Wakil Rektor, hingga pengelola klinik, serta meminta BPKP NTB dan Itjen Kemenag melakukan audit forensik. Hingga berita ini diturunkan, pihak Rektorat maupun Humas UIN Mataram belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi wartawan melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapat respons.

▶

▶ 140K ❤ 0 💬 0

Kunjungan wakil presiden Gibran dan gubernur NTB tahum silam, di kediaman pondok pesantren Kamarul Huda Bagu lombok tengah.