Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Menanggapi aksi demonstrasi di sejumlah lokasi pada Selasa (20/10), Dudung mengajak masyarakat menyampaikan kritik secara konstruktif, menjaga kesantunan di media sosial, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat. #menkopolkam #dudungabdurachman #kebebasanberpendapat #prabowosubianto

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan asing yang terbukti berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dengan mencabut izin usahanya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10). Menurut dia, pemerintah tengah menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla. Berdasarkan temuan awal, pemerintah mendapati bahwa sejumlah perusahaan diduga berulang kali melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan, Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui adanya satu korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla sebanyak 19 kali. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberi efek jera, salah satunya melalui pencabutan izin usaha. #PrabowoSubianto #Karhutla

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia agar tidak lagi memasukkan unsur kerugian keuangan negara, melainkan berfokus pada penyuapan. #dewanekonominasional #DEN #luhutbinsarpandjaitan #tindakpidanakorupsi